Sudahkah produk Anda mengikuti prosedur sertifikasi Halal MUI? Jika belum maka sebaiknya Anda mengajukan sertifikasi tersebut. Sertifikasi Halal sangat penting dan berpengaruh sekali terhadap kelangsungan bisnis dan peningkatan profit perusahaan.

Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan baru yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham. Beliau menyatakan semua pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Barang siapa tidak menjalankan kebijakan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

Apa Itu Sertifikasi Halal ?

Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan jika suatu produk telah memenuhi syariat Islam, baik dari bahan baku maupun proses produksinya. Dengan adanya sertifikat ini, suatu produk dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan terbebas dari bahan haram.

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 dan No. 39 Tahun 2022, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi:

  • Makanan
  • Minuman 
  • Obat-Obatan
  • Kosmetik

Tujuan Sertifikasi Halal

Proses Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat memberikan ketenangan pada konsumen yang mengkonsumsinya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dimana mayoritas penduduknya beragama islam. Dalam islam sendiri sudah ditetapkan mana saja makanan dan minuman yang dihalalkan atau diharamkan. Untuk memberikan rasa tenang dan nyaman kepada masyarakat yang beragama muslim, pemerintah melalui MUI harus melakukan penjaminan kehalalan pada produk yang beredar di tengah masyarakat. Untuk itulah tujuan sertifikasi halal diadakan.

Manfaat Sertifikasi Halal

  • Memberikan Ketenagan Pada Konsumen, Mayoritas Konsumen muslim hanya kan membeli produk dan menggunakan layanan karena adanya label kehalalan.
  • Produk memiliki Unique Selling Point, merupakan salah satu cara bersaing dengan kompetitor. Dimana sertifikat menjadi daya USP yang tidak dimiliki oleh semua pelaku usaha.
  • Dapat memperluas jangkauan pasar global, Salah satu syarat untuk ekspor produk adalah jaminan mutu termasuk kehalalan.

Prosedur Sertifikasi Halal

Untuk bisa mendapatkan standar kehalalan produk atau layanan, ada tahapan yang perlu dilalui. Bagi Anda yang ingin memasarkan barang dan jasa, bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini sebagai prosedur sertifikasi Halal.

  1. Mengikuti Pelatihan serta Memahami Sertifikasi SJH
  2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
  3. Menyiapkan Dokumen persyaratan pendaftaran yang terdiri dari ( -Surat Permohonan dan Form Pendaftaran, – Dokumen Penyelia Halal, – Daftar nama produk dan bahan menu, – Proses pengelolaan produk, – Sistem Jaminan Halal )
  4. Pemeriksaan Produk
  5. Penetapan Kehalalan
  6. Penerbitan Sertifikat Halal

Untuk mengurus prosedur sertifikasi halal, kami hadir untuk anda sebagai jasa konsultan sertifikasi halal produk anda dan Pelatihan Penyelia Halal atau Proses Pendamping halal. Training Mitra Prima sendiri merupakan lembaga pelatihan dan edukasi di bidang Halal secara luas, yang meliputi kehalalan produk, jasa, dan aspek kehalalan lainnya. anda bisa mengunjungi situs website kami dibawah ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan di Training Mitra Prima.

Bisnis Yang Memerlukan Sertifikasi Halal

1. Industri Pengolahan ( Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik)

Pengolahan pangan seperti produsen makanan ringan, makanan kemasan, minuman, restoran, katering, wajib memiliki standar kehalalan. Mulai dari peralatan memasak, bahan pangan, proses pengolahan, kemasan, penyimpanan, penyajian dan transportasi. Obat dan kosmetik juga perlu memiliki sertifikasi Halal. Obat dan kosmetik yang belum melalui prosedur sertifikasi halal masih diragukan oleh konsumen. Terutama yang beragama Islam, pasti akan menghindarinya.

2. Jasa Logistik

Dalam industri jasa logistik, standarisasinya berkaitan dengan penanganan, penyimpanan dalam gudang hingga distribusinya, karena menjadi bagian dari rantai pasok produk. Kewajiban ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

3. Rumah Pemotongan Hewan

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah tempat pemotongan hewan ternak untuk kemudian diproses menjadi daging. Hasilnya didistribusikan kepada masyarakat yang sebagian besar tentu untuk kebutuhan konsumsi. Harus Mngantongi Sertifikat Halal. Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014). Lebih rinci lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 39/2021).

Persyaratan Sertifikasi Halal

Untuk mendapatkan sertifikat halal, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen persyaratan berikut ini. 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Cara membuat sertifikat halal yang pertama yakni dengan melampirkan data pelaku usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika Anda tidak memiliki NIB, Anda bisa menggunakan dokumen lainnya seperti NPWPSIUP, IUMK, IUI, NKV, dan perizinan lainnya yang menyatakan secara sah jika Anda memiliki izin usaha.

2. Fotokopi KTP

3. Daftar Riwayat Hidup

4. Salinan Sertifikat Penyelia Halal dan Salinan Keputusan Penyelia Halal

5. Nama dan Jenis Produk

6. Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan

7. Proses Pengelolaan Produk

8. Dokumen Sistem Jaminan Halal

Masa Berlaku Sertifikasi Halal

Sebelumnya, masa berlaku sertifikat halal hanyalah berlaku dalam dua tahun. Kemudian berubah menjadi empat (4) tahu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, yaitu “sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan”.

Namun, ketentuan masa berlaku sertifikat halal kembali mengalami perubahan. Perubahan masa berlaku sertifikat halal ini tertuang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa “Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi dan atau PPH.” Maka sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku, sertifikat halal berlaku sejak dikeluarkan dan terus berlaku selama produk tidak mengalami perubahan komposisi atau juga PPH.

Kesimpulannya

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan verifikasi oleh lembaga atau otoritas yang kompeten terkait dengan kehalalan produk atau layanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Proses ini mencakup pemeriksaan bahan-bahan, proses produksi, dan penggunaan fasilitas produksi untuk memastikan tidak ada komponen yang diharamkan dalam Islam yang digunakan. Keberadaan sertifikasi halal memberikan manfaat signifikan, termasuk meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, membuka akses ke pasar Muslim, memfasilitasi ekspor, memastikan keadilan dan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, mengedepankan kesehatan dan keamanan, mendorong inovasi, dan mematuhi etika dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, sertifikasi halal sangat penting dalam memenuhi tuntutan kehalalan sesuai dengan ajaran Islam dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Informasi Lainnya:

Instagram : trainingmitraprima

Facebook : mitra prima

Website : training.mitra-prima.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *