ISO 26000

ISO 26000 – Menurut Pengertian

ISO 26000 adalah pedoman serta standarisasi internasional terkait tanggung jawab sosial atau Guidance Standard on Social Responsibility. Yang berupa pedoman bagi perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan evaluasi program Social Responsibility maupun Corporate Social Responsibility ( CSR ).

Sejarah penyusunan

Standar ini diluncurkan pada tahun 2010 yang disusun oleh tim ( working group ) dari induk organisasi standarisasi internasional yaitu ISO. Standar ini melalui berbagai perundingan dan negosiasi selama lima tahun yang telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia mapun dari perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, industri, asosiasi konsumen, dan asosiasi pekerja yang terlibat.

Berikut adalah urutan history penyusunan standar ini :

  • Tahun 2001, permula dari permintaan badan ISO kepada ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility pada .
  • Tahun 2002, diadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan “Strategic Advisory Group on Social Responsibility”.
  • Juni 2004, diadakan pre-conference dan conference bagi negara-negara berkembang.
  • Oktober 2004, New York Item Proposal atau NYIP diedarkan kepada seluruh negara anggota.
  • Januari 2005, dilakukan voting, hasilnya adalah : 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak setuju.

Ada perubahan persiapan dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi SR atau hanya tanggung jawab sosial.

Perubahan ini disebabkan oleh fakta bahwa pedoman standar ini ditujukan untuk semua jenis organisasi, bukan hanya perusahaan.

Terdapat versi terbaru dari standar ini adalah dari 2010, yaitu ISO 26000.
2010 Pedoman Tanggung Jawab Sosial.

Apakah wajib dalam menerapkannya?

ISO 26000 adalah standar panduan sukarela tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang mencakup semua bidang lembaga publik dan swasta di negara berkembang dan maju.

Namun ISO 26000 tidak memenuhi persyaratan karena hanya memberikan pedoman dan tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi seperti standar ISO lainnya.

Indonesia memiliki undang-undang tentang CSR,
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang CSR melalui Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan, institusi, dan lembaga untuk melaksanakan program CSR.

Dengan menggunakan pedoman standar ini, maka penerapan CSR oleh perusahaan akan memperoleh dampak yang lebih berarti.

Bukan untuk Sertifikasi

Standar ISO 26000 bukan merupakan standar sistem manajemen dan tidak memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga tidak dapat digunakan untuk sertifikasi. Mencoba atau mengklaim sertifikasi tersebut, sama saja melanggar tujuan dari isinya.

Tujuan penerapan standar ISO 26000

Dengan menerapkannya, sebuah organisasi akan menambah nilai pada kegiatan tanggung jawab sosialnya yang berkembang dengan:

  • Mengembangkan konsensus tentang konsep tanggung jawab sosial dan tantangannya
  • Memberikan panduan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ke dalam operasi yang efektif
  • Mengkategorikan praktik baik yang telah dikembangkan dan disebarluaskan untuk kepentingan publik atau komunitas internasional

Prinsip Dasar Social Responsibility ( SR )

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan atau menjadi informasi dalam keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 adalah :

  • Kepatuhan kepada hukum
  • Menghormati instrumen/badan-badan internasional
  • Menghormati stakeholders dan kepentingannya
  • Akuntabilitas
  • Transparansi
  • Perilaku yang beretika
  • Melakukan tindakan pencegahan
  • Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

7 Subyek Inti dari ISO 26000

Didalam panduan ISO 26000, penerapan CSR lebih luas dari pemahaman dan penerapan CSR yang umum diterapkan oleh banyak perusahaan sekarang. Hal ini dijelaskan lebih detil dalam 7 Subyek Inti ISO 26000, yaitu :

  1. Tata kelola perusahaan (organizational governance)
  2. Hak asasi manusia (human rights)
  3. Praktek ketenagakerjaan (labour practices)
  4. Lingkungan hidup (the environment)
  5. Praktek operasi yang fair (fair operating practices)
  6. Isu-isu konsumen (consumer issues)
  7. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat (community involvement dan development)

Penerapan 7 Subyek Inti ISO 26000 dalam program CSR perusahaan dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan prioritas, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam penerapan SR harus terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi dari ke 7 ISO pokok yang teralah dijabarkan di atas.

Penerapan sosial responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok tersebut, tidak boleh jika hanya satu atau beberapa isu pokok yang dipenuhi. Contohnya jika suatu perusahaan sudah melakukan kepedulian terhadap lingkungan namun perusahaan tidak memenuhi hak asasi karyawannya, akhirnya tetap saja perusahaan tersebut belum melakukan responsibility seutuhnya.


ISO 26000 membantu menafsirkan tanggung jawab sosial organisasi sebagai dampak sosial dan lingkungan dari berbagai keputusan dan aktivitas yang dilakukan melalui perilaku transparan dan etis seperti :

  • Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kebaikan bersama masyarakat;
  • Pertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan
  • Sesuai dengan hukum yang berlaku dan standar internasional;
  • Dalam pengertian ini terintegrasi ke dalam semua aktivitas organisasi dan mencakup aktivitas, produk, dan layanan.

Manfaat penerapannya

Inilah manfaat dari penerapan panduan ISO 2600 :

  • Peningkatan hubungan perusahaan dengan masyarakat, pemerintah, investor, supplier, konsumen dan stakeholders lainnya
  • Peningkatan daya saing dan reputasi
  • Peningkatan moral, komitmen dan produktivitas karyawan

Pelatihan CSR berdasarkan ISO 26000

Berikut ini adalah contoh silabus Materi dalam training CSR secara umum. klik info Silabus materi ISO 26000 & Pelatihannya.

Kesimpulannya

Penerapan stardar CSR tersebut sangatlah penting karena selain kita perduli terhadap tanggung jawab social jika menerapkannya, kita juga telah memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang patuh akan hukum. Karena Indonesia memiliki undang-undang tentang CSR yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan menerapkan standar tersebut diharapkan perusahaan akan lebih bisa bertahan dan berkembang lebih pesat lagi. Jika anda ingin memahami lebih dalam dan lebih lengkap, anda dapat mengklik link berikut : TRAINING ISO 26000 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *